Kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum lama ini cukup mengejutkan publik. Kementerian yang sebelumnya dipimpin Budi Arie Setiadi ini sebelumnya kerap menyuarakan penindakan tegas terhadap praktik judi online di Indonesia.
Namun, keterlibatan pihak internal Komdigi dalam jaringan perjudian tersebut justru memicu kontroversi, terutama mengingat Budi Arie kini menjabat sebagai Ketua Umum Pro Jokowi (Projo).
Di tengah sorotan kasus ini, Projo secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024 Ridwan Kamil-Suswono. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan pada 30 Oktober 2024 lalu.
Namun, dukungan ini justru menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan warganet. Meme bertuliskan ‘Warga Jakarta Tolak Paslon Pro Judi Online’ ramai beredar di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pasangan calon yang mendapat dukungan Projo, yang sedang terseret isu judi online.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin turut menyoroti kasus ini. Ia mengungkapkan, saat Budi Arie masih menjabat sebagai Menteri Kominfo, pengawasan terhadap aktivitas perjudian online di kalangan birokrat kementerian dianggap lemah.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian dari Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar TB Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).
Menurut dia, langkah tegas perlu diambil untuk membersihkan oknum-oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut di tubuh Komdigi.
“Sudah banyak korban dari judi online. Ini adalah bentuk keprihatinan kami,” ucap Hasanuddin.
Harap Presiden Prabowo Panggil Budi Arie
Sementara itu, Pengamat Politik Ubedilah Badrun juga menyuarakan hal senada. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera memanggil Budi Arie guna mengusut keterlibatan oknum dalam kasus judi online ini.
“Perlu memanggil Budi Arie agar bisa dibongkar kepada publik pola perjudianya seperti apa, sehingga publik tahu dan memberi efek jera terhadap pegawai atau pejabat yang terlibat,” ujar Ubedilah.
Dia menilai, langkah pemanggilan ini dianggap penting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pemberantasan judi online di Indonesia.
Menurut Ubedilah, transparansi terkait pola perjudian yang terjadi di kementerian ini bisa menjadi langkah awal untuk penertiban lebih lanjut.
Di sisi lain, Ridwan Kamil, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 yang menerima dukungan dari Projo, menyatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas sikap Presiden ke-7 yang mendukung pengembangan kepemimpinan daerah.
Ridwan Kamil menilai dukungan dari Projo adalah langkah yang wajar dalam iklim demokrasi Indonesia.
Namun, deklarasi dukungan Projo untuk Ridwan Kamil-Suswono (Rido) ini tetap menjadi sorotan publik, terutama karena sejumlah pihak menilai bahwa organisasi relawan tersebut seharusnya lebih selektif dalam mendukung pasangan calon, terutama mengingat adanya isu integritas terkait kasus judi online di Komdigi.
Kasus ini juga menjadi sorotan karena Projo bisa dinilai kurang integritas dan kurang komitmen untuk mendukung calon pemimpin Jakarta yang bersih dari keterlibatan aktivitas ilegal, seperti judi online.