Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutya Hafid angkat bicara usai pegawainya ditangkap polisi terkait kasus dugaan terlibat judi online.
Menkomdigi Meutya Hafid mengaskan tak segan mencopot secara tidak pegawainya apabila terbukti di pengadilan terlibat dalam kasus judi online.
“Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifan lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujar Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 1 November 2024.
Dia pun mengklaim kementeriannya telah berhasil menutup 187.000 situs judi online di 10 hari pertama sejak Prabowo Subianto dilantik menjasi Presiden. Meutya menyebut jumlah situs judi online yang ditutup meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya.
“Kita trendnya sebetulnya positif dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187 ribu, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187 ribu,” kata Meutya.
Kemudian pada hari ini, Selasa (5/11/2024), Menkomdigi Meutya Hafid melalukan rapat perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Agenda rapat kali ini membahas program jangka pendek hingga kasus judi online yang menyeret pegawai di kementeriannya.
Dalam paparan awalnya, Meutya menegaskan akan memberantas dan memblokir judi online.
“Arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah judi online antara lain dengan pemblokiran konten negatif dengan pembentukan tim kerja judi online bersama ekosistem penyelenggara sistem elektronik atau PSE dan media, pembentukan kanal publik, pembentukan kegiatan literasi, edukasi, kampanye dan sebagainya,” kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Dia menegaskan, pemecatan bagi pegawai terlibat judi online akan dilakukan usai putusan hukum inkrah.
“Dalam upaya menghormati azas parduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak hormat,” terang Meutya.
Berikut sederet pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid usai pegawainya ditangkap polisi terkait kasus dugaan terlibat judi online dihimpun Tim LIBAS JUDOL:
1. Siap Copot Pegawai yang Terbukti Terlibat Kasus Judi Online
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan akan menonaktifkan pegawai di kementeriannya yang menjadi tersangka kasus judi online.
Dia juga tak segan mencopot secara tidak pegawainya apabila terbukti di pengadilan terlibat dalam kasus judi online.
“Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifan lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kita lihat nanti perkembangannya,” jelas Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 1 November 2024.
Dia mengatakan, akan melakukan upaya bersih-bersih internal, usai salah satu pegawai Kemkomdigi diamankan polisi terkait kasus judi online. Meutya meminta jajaran pegawai Kemkomdigi mematuhi pakta integritas yang berisi komitmen melawan judi online.
“Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi upaya baik untuk bersih-bersih, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memberantas judi online itu ya,” ujarnya.
Meutya enggan berbicara banyak soal kasus judi online yang turut menyeret salah satu pegawai kementeriannya. Dia meminta hal itu ditanyakan kepada aparat penegak hukum yang menangani.
“Lengkapnya nanti mungkin kepolisian yang tahu, berapa banyak data yang lain, silakan nanti ditanyakan kepada para penegak hukum,” tutur Meutya.
2. Klaim Kemkomdigi Tutup 187 Ribu Situs Judi Online di 10 Hari Pemerintahan Prabowo
Kemudian, Menkomdigi Meutya Hafid mengklaim kementeriannya telah berhasil menutup 187.000 situs judi online di 10 hari pertama sejak Prabowo Subianto dilantik menjasi Presiden.
Dia menyebut jumlah situs judi online yang ditutup meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya.
“Kita trendnya sebetulnya positif dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187 ribu, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187 ribu,” kata Meutya.
Berdasarkan perhitungannya, setidaknya Kemkomdigi dapat menutup 2 juta situs judi online dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. Meutya pun berkomitmen terus memberantas judi online dengan menutup situs-situs terkait.
“Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari, tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih 3 bulanan, itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta. Karena kita akan naikkan terus,” terang Mutya.
Selain itu, Meutya akan menambah anggota pengawas dari ruang digital untuk memberantas judi online. Hal ini diharapkan dapat mempersempit peluang kejahatan di ruang digital, termasuk judi online.
“Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online,” tutur Meutya.
3. Bakal Lapor ke Presiden Prabowo Subianto
Di sisi lain, dia melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan dan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh proses penyidikan terkait penangkapan sejumlah karyawan Kemkomdigi yang terlibat judi online.
Meutya mempersilahkan kepolisian untuk melakukan pengembangan penyidikan internal kementeriannya.
“Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan presiden dengan baik,” ucap Meutya.
Meutya juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang melakukan sterilisasi di lantai-lantai terkait sebagai salah satu upaya mendukung proses penyidikan.
Kemkomdigi juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri agar seluruh jajarannya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menemukan keterlibatan lainnya.
“Agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan,” ungkap Meutya.
4. Rapat Perdana di DPR, Klaim Tengah Audit SDM Internal Terkait Judi Online
Menkomdigi Meutya Hafid melalukan rapat perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Agenda rapat kali kni membahas program jangka pendek hingga kasus judi online yang menyeret pegawai di kementeriannya.
Dalam paparan awalnya, Meutya menegaskan akan memberantas dan memblokir judi online.
“Arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah judi online antara lain dengan pemblokiran konten negatif dengan pembentukan tim kerja judi online bersama ekosistem penyelenggara sistem elektronik atau PSE dan media, pembentukan kanal publik, pembentukan kegiatan literasi, edukasi, kampanye dan sebagainya,” kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Menkomdigi menyebut, pemblokiran konten negatif ini masih tidak cukup, maka akan dilakukan cara lain yakni audit sumber daya manusia (SDM) internal hingga yang melibatkan aparat penegak hukum.
“Lebih lanjutnya tentu audit sistem audit SDM itu juga tengah kami lakukan namun demikian kami juga berhati-hati pak ketua karena saat ini juga kepolisian tengah masuk, jadi tentu audit sistem kita belum bisa dilakukan perubahan sistem karena sistem yang sekarang juga mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata dia.
Oleh karena sudah masuk ranah kepolisian, Meutya mengaku belum bisa melakukan perubahan pada sistem teknologi.
“Namun kami belum dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan khusus terkait sistem teknologi, karena saat ini masih ada kemungkinan dilakukan atau menjadi objek dari pengembangan penyidikan,” ucap Menkomdigi Meutya Hafid.
5. Sebut Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Judi Online
Kemkomdigi mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum, Senin 4 November 2024.
“Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital,” kata Menkomdigi Meutya.
Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran.
Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.
Dalam kurun waktu maksimal 7 hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.
Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Komdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.
Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.
“Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal,” ucap Meutya.
6. Tegaskan Pemecatan Pegawai Terlibat Judi Online Usai Putusan Hukum Inkrah
Kemudian, Menkomdigi Meutya Hafid membahas mengenai judi online dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI. Dia menyatakan, pemecatan bagi pegawai terlibat judi online akan dilakukan usai putusan hukum inkrah
“Dalam upaya menghormati azas parduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak hormat,” kata Meutya.
Dia memastikan, dia sudah lebih dulu menonaktifkan 11 pegawai yang kini tengah berhadapan dengan hukum.
“Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Jadi kami harus verifikasi dulu, sehingga untuk saat ini masih 11. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah,” ucap Meutya.
Menurut Meutya, adanya temuan belasan pegawai Komdigi terlibat kasus judi online adalah pil pahit dan peristiwa mencekam bagi kementeriannya.
“Ini pil pahit jadi di dalam itu suasananya mencekam pasti pak, karena kemarin kepolisian datang jumlahnya cukup banyak 40-50 orang,” kata dia.
Meutya memastikan pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi penegak hukum.
“Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan berapa kalipun kepolisian akan datang, seberapa lama pun mereka harus datang di kantor kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya” ujar dia.
Meutya juga memastikan seluruh staf dan pegawai Komdigi akan menberi dukungan bagi aparat hukum umtuk menyelidiki kasus tersebut.
“Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada Kemkomdigi untuk memberikan dukungan kepada APH dalam hal untuk mencapai keterangan-benderang proses penyidikan. Jadi di dalam itu kalau APH datang selalu didampingi Pak Irjen dan dirjen,” terang dia.
7. Ungkap Suasana Kemenkomdigi Mencekam
Lalu, Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa suasana di kementeriannya saat ini mencekam. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah pegawainya ditangkap kepolisian atas keterlibatannya dalam kasus dugaan judi online (judol).
“Untuk judi online penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi I bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti pak,” kata Meutya dalam rapat.
“Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu dateng jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Menkomdigi memastikan bahwa dirinya bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki komitmen yang sama dalam memerangi judi online. Dia akan terbuka dalam penanganan kasus tersebut.
Dia juga berkomitmen akan terbuka secara lebar jika memang pihak kepolisian datang kembali ke Kantor Kemenkomdigi untuk mencari data tambahan guna keperluan penyidikan. Komitmen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kementeriannya.
“Kami telah membuat surat instruksi ke dalam, kepada seluruh pegawai Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang benderangan ke proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH (aparat penegak hukum) kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dan Ditjen Aptika dan tim,” ucap Meutya memungkasi.