Bandar Judi Online Ini Raup Jutaan Rupiah Tiap Bulan kerja sama antara pegawai komdigi

Kasus yang melibatkan bandar judi online HE mengungkapkan adanya kerja sama antara oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan pelaku judi untuk memastikan situs-situs judi tidak terblokir. HE, yang berperan sebagai agen penghubung, mendapatkan keuntungan jutaan rupiah setiap bulan sebagai komisi dari jaringan ini.

Modus Operasi

• Peran HE:
  HE bertindak sebagai penghubung antara pemilik situs judi online dan oknum di Komdigi. Ia memastikan situs-situs tersebut lolos dari pemblokiran melalui kerja sama dengan tersangka lainnya, termasuk oknum pegawai Komdigi bernama MN yang sebelumnya telah ditangkap.
  • Pemilik situs wajib membayar Rp23 juta hingga Rp24 juta per bulan per situs untuk menghindari pemblokiran.
  • HE sendiri mendapatkan komisi sebesar Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan.
• Pengelolaan Situs:
  Selain sebagai agen, HE juga mengelola situs judi bernama Keris123, memperkuat posisinya dalam jaringan ini sebagai bandar sekaligus operator.

Langkah Penegakan Hukum

1. Penangkapan HE:
   HE ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada 15 November 2024, sekitar pukul 00.15 WIB.
2. Penerapan Pasal TPPU:
   Penyidik menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain pasal perjudian untuk menyita aset yang terkait jaringan kejahatan ini. Tujuannya adalah agar dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal dapat dikembalikan ke negara.
3. Kerja Sama dan Investigasi:
   Polda Metro Jaya melakukan investigasi gabungan dengan PPATK serta lembaga lainnya untuk memperluas penyelidikan dan mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat.

Komitmen Pengungkapan Kasus

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, termasuk aktor-aktor besar dalam jaringan ini. Pengungkapan modus operandi HE juga membuka peluang untuk melacak lebih banyak situs dan individu yang menjadi bagian dari sistem ini, serta meningkatkan pengawasan di Komdigi terhadap potensi pelanggaran lainnya.

Dampak dan Evaluasi

Kasus ini memaksa pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme perekrutan dan pengawasan di Komdigi, terutama pada tim pemblokiran situs internet. Selain itu, kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berbasis teknologi dan penguatan regulasi di sektor digital.