Bertambah nya Daftar DPO Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Pegawai Komdigi

Bertambahnya Daftar DPO Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Pegawai Komdigi, Polisi terus memperluas penyelidikan kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan menambah empat nama baru ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Langkah ini dilakukan setelah menangkap HE, bandar dan pemilik situs judi Keris123, di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Jumat, 15 November 2024.

Inisial DPO Baru

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyebutkan bahwa tambahan tersangka yang masuk DPO adalah:

  • A alias M
  • HF
  • J
  • BS, BK, dan B

Keempat tersangka ini berperan sebagai bandar dan pengelola situs judi online. Nama-nama tersebut berbeda dari HE, yang memiliki peran ganda sebagai pemilik situs dan agen yang menghubungkan pengelola situs judi dengan oknum di Komdigi untuk menghindari blokir.

Skema dan Peran HE

Ade Ary mengungkapkan bahwa HE memfasilitasi situs-situs judi online agar dapat terus beroperasi tanpa terganggu pemblokiran.

  • Biaya Operasional: Pengelola situs harus menyetor antara Rp 23 juta hingga Rp 24 juta per situs per bulan kepada HE.
  • Komisi untuk HE: Sebagai imbalan, HE menerima komisi Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per bulan untuk setiap situs yang dilindungi. Selain itu, HE juga mengelola situs judi Keris123, memperkuat perannya sebagai salah satu aktor utama dalam jaringan ini.

Komitmen Pengusutan Tuntas

Penyidik terus mendalami keterlibatan jaringan tersebut dengan bantuan teknologi dan koordinasi dengan lembaga lain seperti PPATK. Polisi juga menegaskan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyita aset yang terkait dengan kegiatan ilegal ini.

“Penyidikan terus kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pengungkapan secara transparan. Semua yang terlibat akan ditindak tegas,” kata Ade Ary.

Baca juga:  Peluang Periksa Eks Menkominfo Budi Arie Terkait Judi Online, Kata Pak Kapolri

Langkah Selanjutnya

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan aparatur negara. Penambahan DPO menunjukkan bahwa jaringan ini lebih besar dari perkiraan awal, dan aparat berkomitmen untuk mengusut hingga ke aktor utama di balik kejahatan ini.