Menkomdigi: Alasan Google hingga Meta Lambat Blokir Konten Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan tantangan besar dalam memblokir konten terkait judi online di platform digital global seperti Google, Meta, dan TikTok. Hambatan utama terletak pada perbedaan pedoman perusahaan (guidelines) dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Masalah: Perbedaan Aturan Regional

Platform seperti Google dan Meta cenderung mengikuti aturan global yang tidak selalu selaras dengan hukum di negara tertentu, termasuk Indonesia. “Kegiatan judi online mungkin tidak melanggar aturan di negara lain. Tapi di Indonesia, itu jelas-jelas melanggar hukum,” jelas Meutya dalam konferensi pers pada Kamis (21/11/2024).

Meski pemerintah telah mengirimkan surat resmi untuk meminta penghapusan kata kunci (keyword) dan konten terkait judi online, implementasi dari pihak platform masih lambat.

Pendekatan Pemerintah Indonesia

Meutya menegaskan bahwa semua platform yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi hukum nasional, termasuk dalam memblokir akses terhadap konten ilegal.

“Kalau pencarian tentang keyword terkait judi online itu dibuka dari Indonesia, kami minta untuk tidak memunculkan keyword-nya,” tambah Meutya.

Pemerintah juga terus mendorong platform-platform ini untuk mengambil tindakan lebih cepat. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kerja sama dan koordinasi untuk menyelaraskan langkah-langkah teknis dengan regulasi lokal.

Dukungan dari Desk Pemberantasan Judi Online

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan bahwa seluruh unsur dari Desk Pemberantasan Judi Online mendukung penuh langkah Komdigi.

“Platform seperti Google, Facebook, Instagram, X, TikTok, dan sebagainya harus mengikuti hukum Indonesia. Seluruh unsur kekuatan desk ini siap mendukung Ibu Menteri dalam upaya penghapusan keyword dan konten ilegal,” ujar Budi.

Hambatan Teknis: Proses Verifikasi

Proses penghapusan keyword dan konten di platform internasional sering kali memerlukan waktu karena harus melalui verifikasi internal dan prosedur standar perusahaan. Ini termasuk analisis konten untuk memastikan pemblokiran tidak melanggar kebijakan lain, seperti kebebasan berekspresi.

Langkah Lanjutan

1. Peningkatan Kerja Sama
   Pemerintah akan terus melakukan dialog intensif dengan platform global untuk mempercepat proses pemblokiran konten ilegal.
2. Peningkatan Regulasi Lokal
   Ada kemungkinan untuk memperkuat regulasi nasional guna memastikan compliance lebih baik dari platform internasional.
3. Edukasi dan Kampanye Publik
   Selain pemblokiran, Komdigi juga akan gencar mengedukasi masyarakat tentang risiko judi online dan cara melaporkan konten ilegal.